Arah Dana Desa Tak Jelas, Water Pool Desa Sikur Barat Beralih Fungsi Menjadi Kolam Ikan

477

SELAPARANGTV.ID- Kolam renang (Water Pool) yang dibangun oleh pemerintah desa melalui alokasi dana desa (DD) tidak difungsikan sesuai dengan rencana awal pembangunan yang tertuang dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) . Pasalnya kolam renang yang seharusnya diperuntukkan untuk masyarakat umum tam sesuai rencana dan hanya harapan saja. Karena kolam renang tersebut sekarang beralih fungsi sebagai kolam ikan.

Dari pantauan wartawan yang berkunjung ke lokasi kolam renang pada Kamis (14/01) pagi sekitar pukul 10.00 wita sudah tidak ada lagi aktivitas, hanya berdiri satu berugak atau saung yang dikeliling i oleh kolam yang berisi ikan. Di lokasi pengerjaan kolam tidak ada terpasang papan yg menyatakan pengerjaan desa dan dikantor desa pun tidak ada baliho tentang penggunaan anggaran desa seperti yang dilakukan desa- desa lain.

Pemerintah Desa malalui Pejabat Sementara (PJS) Zul Pakarudin mengatakan, pembangunan dilaksanakan pada akhir tahun 2019 tepatnya pada bulan Oktober lalu, karena kendala Covid-19 di tahun 2020 maka rencana tahapan selanjutnya tertunda sebab DD yang seharusnya digunakan untuk melanjutkan pembangunan dialihkan ke bantuan pemberdayaan masyarakat terdampak Covid-19.

“Kolam renang (Water pool) edukasi ini sudah disusun dalam rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) dan ini selesai pada tahun 2020, tapi karena musibah pandemi Covid-19 maka program ini tak lagi kita lanjutkan, daripada tidak berfungsi maka masyarakat memasukkan benih ikan disana,” Jelasnya .

Saat ditanya terkait anggaran yang digunakan dalam program pembangunan water pool ini, pihak desa dalam hal ini Zul Pakarudin tidak bisa memberikan besaran angka yang digunakan dalam perencanaan pembangunan, dikarenakan ia tidak mengetahui jumlah angkanya. Dan yang tahu hanya kepala urusan (KAUR) bidang perencanaan yaitu Pihirudin.

“Saya tidak bisa menjelaskan berapa nilai yang digunakan untuk program pembangunan waterfall, karena semua draf dan aturan ada di Kaur Perencanaan,” tutur Zul.

Ketidak tahuan pemangku kebijakan di desa, dalam melaksanakan program tersebut menjadi perhatian serius oleh wartwan untuk mencari tahu kepastian anggaran itu sehingga beberapa pihak di desa ditemui oleh wartwan.

Sementara itu dari keterangan Wakil Ketua Badan Permusyawaratwn Desa (BPD) H. Marzuki saat ditemu dikediamannya membeberkan beberapa masalah yang ada di desa salah satunya program pembangunan waterfall yang tak kunjung diselesaikan sampai saat ini.

Marzuki mengakui bahwa program yang dilaksanakan oleh JPS tersebut memang sudah melalui proses musyawarah rencana pembangunan desa (MUSRENBANGDes). Namun pada saat pertemuan digelar, masukan dari anggota BPD tidak diterima oleh PJS terkait penolakan rencana pembangunan kolam water poll karena menurut BPD akan menelan biaya yang cukup besar, yang juga kalau melihat potensial disana tidak cocok didirikan water pool.

“Jadi anggraan tersebut tertanam sia-sia disana, yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk program lain yang berkelanjutan dan tentunya bisa mendatangkan income,” ujarnya sembari mengatakan konsepnya tidak jelas sehingga Dana Desa itu tak jelas berapa yang sudah dikeluarkan untuk program itu.

Labih lanjut, kalau saja dibuat gedung serba guna sesuai usulan kami kata Marzuki pastinya akan bisa mendatangkan pendapatan untuk desa dan perencanaan itu sudah jelas.

Marzuki melanjutkan, semua rencana program pembangunan itu sepenuhnya dari keinginan pak Zul selaku PJS. Sehingga apa, gambar arsitektur pembangunan itupun tidak pernah ditampilkan seperti apa bentuknya, dan berapa anggaran pos yang digunakan.”Ketika saya tanya RAB nya ke pak Zul dia jawab ada di bidang perencanaanipak Pihir,” sebutnya.

Sehingga dalam pelaksanaan pembangunan tersebut bisa dikatakan tidak ada transparansi atau keterbukaan. Ditambah juga dengan tidak melibatkan pihak ke tiga atau kontraktor , jadi Pak Zul sendiri yang melakukannya, begitu juga dengan belanja barang di beli sendiri. Kewenangan yang dilakukan itu kata Marzuki sudah mengarah terhadap kekuasaan penyelewengan dan itu tentunya sudah menyalahi kewenangan dari Permendagri no 20 tahun 2018 , tentang Belanja barang / jasa di monopoli kades.

Dan menurut pengakuan Marzuki yang menghitung besaran nilai yang sudah dikeluarkan oleh Pak Zul lebih dari Rp.500 juta yang terdiri dari pembangunan kolam besar dengan biaya Rp. 290 juta, Kolam Kecil 150 juta dan 90 juta untuk parit belum lagi dengan fasilitas lainnya.

Kenapa program itu bisa berjalan karena dalam struktur organisasi di desa kata Marzuki diisi oleh keluarga dekatnya artinya ada kekuasaan dinasti. “Mulai dari Sekdes, Bendahara, Kaur, Gapoktan, Bidan dan Kepala Sekolah Paud diisi oleh anak dan saudaranya,” tambahnya.

Sebelum mengakhiri wawancara Marzuki berpesan bahwa apa yang dikatakan itu adalah fakta dan ini tidak ada hubungannya dengan politik, ini kita berbicara kebenaran atas apa yang terjadi di Pemerintahan Desa Sikur Barat, Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur. Dan yang paling disesalkan oleh Marzuki yaitu program pembangunan itu akan dianggarkan melaui Multiyers.

Secara terpisah KAUR Bidang Perencanaan Pihirudin saat dihubungi melalui telpon oleh wartwan untuk meminta penjelasan mengenai draf RAB pembangunan water pool tidak bisa memberikan penjelasan. “Maap saya tidak bisa memberikan penjelasan terkait permintaan tersebut,” tutupnya (STV-2)