Kabid SDTK, Honor Jaspel Nakes Lotim Tergantung Pendapatan Puskesmas

42

SELAPARANGTV.ID- Dinas Kesehatan (DIKES) Kabupaten Lombok Timur memiliki 32 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang tersebar di 21 Kecamatan, di Lotim dengan ribuan tenaga kesehatan (Nakes) yang siap melayani masyarakat selama 24 jam.

Dari 32 Puskemas yang berada di naungan dikes, baru 10 Puskesmas telah menjadi Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) yang mampu mengelola Rencana Anggaran Belanja (RAB) sendiri. Sementara yang belum BLUD masih diatur oleh dikes menggunakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Untuk besaran pendapatan Puskesmas yang diterima dari kapitasi berbeda setiap bulan, tergantung jumlah pasien yang terdaftar sebagai kepersetaan Badan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (BPJS) dan juga dari retribusi yang diperoleh melalui kunjungan pasien berobat.

Mengenai besaran Kapitasi yang didapatkan tenaga kesehatan (nakes) Aparatur Sipil Negara (ASN) ataupun Honor Daerah (Honda) dari jasa pelayanan (Jaspel) tidak sama. “Kapitasi nakes dari jaspel sudah diatur berdasarkan profesi, tingkatan pendidikan serta beban kerja dan masa kerja,” Kata Kepala Bidang Sumber Daya Tenaga Kesehatan (SDK) Dikes Lotim Ahyan, S.Km saat ditemui di ruang kerjanya Selasa,(19/10).

Ia menjelaskan, selain menerima honor kapitasi dari jaspel, nakes bukan ASN juga menerima honor gaji pokok (gapok) berdasarkan Surat Kerja (SK) yang mereka miliki sesuai aturan daerah yang tertulis didalam SK.

“Nakes dengan masa kerja diatas 10 tahun memiliki SK Perjanjian Kerja (PK) dengan gapok Rp. 850.000, sedangkan diatasi 5-10 tahun memiliki SK Kelompok Kerja (KK) dengan gapok Rp. 750.000 dan yang dibawah 5 tahun memiliki SK Surat Perintah Kerja (SPK) tanpa gapok hanya menerima Jaspel saja,” jelas Ahyan.

Ahyan menyampaikan, nakes yang memiliki SK tetap yakni PK dan KK menerima gapok dari Puskesmas sesuai standar aturan daerah bukan lagi diterima dari Pemda seperti tahun sebelumnya. Sedangkan untuk nakes yang tidak menerima gapok namun memiliki SK tetap diminta untuk menemui kepala Puskesmas untuk menanyakan lebih lanjut.

Sementara kepada masyarakat pemegang kartu BPJS Ahyan menghimbau agar seharusnya melakukan cek up atau konsultasi minimal tiga bulan sekali di puskesmas atau dilayanan fasilitas kesehatan lainnya. “Jangan menunggu sakit baru mendatangi layanan kesehatan, maksud kita, agar pemegang kartu BPJS tidak hanya membayar tiap bulan saja, tapi bisa memanfaatkannya untuk konsultasi,” imbauannya (STV-4)