Tolak UU Omnibuslaw, Mahasiswa Gedor Kantor DPRD Lotim

83

SELAPARANGTV.ID – Mahasiswa Lombok Timur gelar aksi demonstrasi sebagai bentuk solidaritas penolakan atas pengesahan Undang – Undang Cipta Lapangan Kerja, (Omnibuslaw) yang digelar serentak di seluruh Indonesia.

Aksi Mahasiswa tersebut, mengecam keputusan DPR-RI yang telah mengesahkan RUU Omnibus law, menjadi Undang-Undang. Karena dianggap akan mengakibatkan melebarnya kesenjangan sosial, perampasan hak-hak buruh dan terancamnya ekosistem lingkungan akibat dari laju investasi yang tidak terbendung.

“Dengan disahkannya Undang-Undang ini maka tamatlah riwayat keadilan. Negara seakan melegalkan perampasan hak asasi demi investasi, kaum buruh akan tersandera dan masyarakat adat akan tergusur dan kehilangan haknya atas tanah mereka,” kata Kordum Aksi, Lalu Makwil Jayadi, Kamis (08/10/2020).

Massa aksi juga mengecam proses pengesahan Undang-Undang Omnibus Law di parlemen, yang mereka anggap tergesa-gesa di tengah Pandemi Covid-19, sehingga kontrol publik mereka rasa tidak maksimal.

Aksi tersebut menuntut DPRD Lotim untuk Menolak keras UU Omnibuslaw, Menolak UU Cipta Kerja karna sejatinya akan menghisab dan menghilangkan hak hak butuh atau pekerjaan, UU Cipta kerja yang mengancam adanya eksploitasi atau kerja rodi bagi buruh, Menolak UU Cipta kerja yang merupakan jalan halus bagi pengusaha nekolim.

Juga menolak penyerahan izin investasi yang berdampak pada kerusakan lingkungan sesuai dengan, UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Meminta keluarkan kolaster ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja, Meminta lakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan undangan terkait ketenagakerjaan dan hubungan industrial, dan Meminta DPRD untuk meninjau kembali UU cipta kerja karna sangat merugikan buruh, pekerja di Indonesia.

Menanggapi tuntutan aksi tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur yang menemui masa aksi berjanji akan melayangkan surat ke DPR RI menyampaikan adanya penolakan dari masyarakat.

“Kami sepakat menolak hal itu, caranya adalah kami mendorong pemerintah mengeluarkan Perpu, karena masyarakat menolak lahirnya UU (undang-undang) ini, ” Tutupnya. (STV-5)