Program BSPS, Pembangunan RTLH Mencapai 80 Persen

24

SELAPARANGTV.ID- Akibat Pandemi Covid-19 Program Bantuan Sitimulan Perumahan Swadaya atau Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari pemerintah untuk masyarakat miskin yang ditangani Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Lombok Timur sempat tertunda, saat ini pembangunan RTLH tetap dilaksanakan saat ini pekerjaan fisik sudah mencapai 80 persen.

Kepala Dinas Perkim Kabupaten Lombok Timur Ir. Sahri mengatakan, progres pembangunan RTLH untuk masyarakat miskin yang kemarin sempat tertunda saat pandemi covid-19, saat ini tetap dilanjutkan dan saat ini masih dikerjakan secara fisik sudah mencapai 80%. Namun diakuinya untuk pengadaan dan progres pengerjaan di lapangan miliki pengaruh dimasa pandemic covid-19 ini.

‘’Pekerjaan Program BSPS atau RTLH ini sempat tertunda, saat ini tetap dikerjakan, secara fisik dalam pekerjaannya sudah mencapai 80%. Ungkapnya, Selasa, (30/06/2020).

Lanjut Sahri, untuk program RTLH yang angaran bersumber dari Pusat yaitu Dana Alokasi khusus (DAK) sebanyak 322 unit. Dengan realokasi anggaran sebesar 50 persen dan progres pembangunan fisik saat ini sudah mencapai 80 persen.

Sedangkan untuk RTLH dari APBN Pusat juga tetap berjalan dan mengalami penambahan sebanyak 160 unit. ” Kegiatan ini dibagi dua ada RTLH Strategis sebanyak 560 unit dengan tambahan 60 unit dan Pokok Fikiran (Pokir) sebanyak 330 juga mengalami penambahan 100 unit dengan total seluruhnya 890 unit,” Terangnya

RTLH dari Pokir DPRD Kabupaten ikut tergerus akibat covid-19 dan yang bisa terealisasi hanya 21 unit dari 516 unit. Sementara APBD provinsi hanya setengah yang terealisasi yakni 233 unit dari 445 unit. “Alhamdulillah semua kegiatan ini sudah berjalan 50 persen, sedangkan secara fisik sudah mencapai 80 persen,” Jelasnya

Ia juga menyampaikan anggaran dalam satu unit RTLH sangat berfarisai yakni sebesar 17 juta 500 ribu yang bersumber dari DAK, APBN Strategis dan Pokir. Sedangkan RTLH yang dari Kabupaten nilainya 15 juta.

Ia juga berharap dalam pembangunan RTLH ini, nilainya hanya 17 juta 500 ribu, dengan sfek yang sudah ditentukan, kalaupun masyarakat yang mendapatkan bantuan tersebut menambahkan jumlah bangunannya bisa ditambah secara swadaya. Tutupnya. (STV-5)