Wakil Ketua Komite I DPD-RI : Moratorium Dibuka, KLS Menjadi Prioritas Utama DOB

289

SELAPARANGTV.ID Kehadiran Tim Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI ke Kabupaten Lombok Timur, kemarin (2/12) membawa angin segar bagi pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).

Kabupaten Lombok Selatan (KLS) sebagai DOB dinilai sudah layak untuk diperjuangkan sebagai daerah pemekaran dari Kabupaten Lotim.

Wakil Ketua Komite I DPD RI, Abdul Khalik menegaskan bahwa sesuai hasil rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri RI beberapa waktu lalu untuk mengetahui kerangka acuan dalam pembentukan DOB. Namun, penjelasan Mendagri RI masih menunggu hasil keputusan Menteri Keuangan terkait anggaran bagi daerah-daerah yang dimekarkan. Tapi, sejauh ini Menkeu RI tidak memiliki anggaran bagi pembiayaan daerah-daerah yang dimekarkan.

Kendati demikian kata Abdul Khalik, harapan itu masih ada sambil menunggu ekonomi Indonesia membaik.


“Walau Menkeu RI belum memberikan harapan karena terkendala anggaran, tetapi harapan untuk KLS sebagai DOB masih ada. Jika ekonomi kita bagus, keuangan negara membaik, Komite I DPD-RI akan memasukkan KLS dalam daftar usulan DOB,” ujar Abdul Khalik yang merupakan perwakilan Dapil Jawa Tengah itu.

Komite I kata Abdul Khalik, telah mengusulkan 173 pembentukan DOB usulan ke Presiden RI. Namun, perkembangan terakhir yang masuk ke parlemen mencapai 314 DOB.


“Komite I telah membuka ruang untuk DOB KLS untuk bersama-sama dibahas sesuai keinginan seluruh elemen masyarakat NTB dan Lombok Timur khususnya. Pastinya, proposal usulan pembentukan DOB KLS akan diprioritaskan sebagai agenda untuk dibahas ketika moratorium pembentukan DOB mulai dibuka pemerintah pusat,” papar Abdul Khalik.

Apabila ditilik dari sisi wilayah dan potensi daerahnya, tambahnya, Kabupaten Lombok Timur sangat layak untuk diajukan sebagai salah satu daerah yang dimekarkan.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menilai rencana pembentukan Kabupaten Lombok Selatan telah memenuhi syarat kelayakan sehingga dapat diajukan ke pusat.


“Potensi mumpuni, luas wilayah terpenuhi sebagai DOB. Asalkan pemerintah daerah fokus dalam upaya pengembangan daerah sehingga kedepannya menjadi salah satu usulan DPD-RI yang akan diprioritaskan,” tandasnya.

Dokumen hasil kajian pembentukan Kabupaten Lombok Selatan dari aspek administrasi, fisik dan teknis sepertinya dapat dipertanggungjawabkan untuk sebuah kabupaten baru. (STV)