NIK dan KK Jadi Penyebab CPNS Ditolak Sistem

1097

SELAPARANGTV.ID- Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan sistem online menuai korban. Banyak pelamar yang gagal mengikuti seleksi karena tersandung Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) karena ditolak oleh sistem rekrutmen berbasis
online tersebut.

Tahun ini adalah kali kedua Intan, bukan nama sebenarnya, 35 tahun, seorang guru SMA swasta di Pringgabaya Lombok Timur, harus menerima kenyataan pahit gagal lagi ikut seleksi CPNS yang dibuka oleh pemerintah secara nasional termasuk di Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.

Padahal dia sangat bersemangat dan optimistis bisa ikut seleksi guru bidang studi PPKn, dan berharap bisa lulus. Namun baru di awal proses, dia gagal saat pendaftaran online. ”Saya kaget kok NIK (Nomor Induk Kependudukan) saya ditolak oleh sistem,” keluhnya, Kamis, (28/11).

Intan dengan suara nampak bergetar dan mata berkaca-kaca menuturkan, ketika pengumuman seleksi sudah dibuka panitia, dirinya telah mempersiapkan segala persyaratan yang ditetapkan. Dia tidak ingin lagi gagal seperti tahun lalu hanya gara-gara NIK.

Segala persyaratan administrasi dia siapkan, mulai surat lamaran, surat keterangan akreditasi PTN tempat dia kuliah dan semua persyaratan lain yang ditetapkan panitia.

”Semua sudah saya siapkan. Apalagi ada ketentuan bagi calon guru yang sudah memiliki sertifikasi, akan menerima nilai maksimal. Makanya saya sangat bersemangat ikut mendaftar,” ungkapnya.

Disebutkan saat dirinya mulai mendaftar online, dia kaget karena begitu memasukan NIK KTP elektronik yang dimilikinya, justru sistem menolak dan memberi keterangan resmi.

”Muncul tulisan NIK tidak ditemukan. Saya kaget,” sesalnya.

Bukan apa-apa, persoalan ini pernah dialaminya tahun lalu dan sudah diproses ke instansi terkait. ”Kenapa NIK saya ditolak, padahal NIK ini tidak ada masalah karena sudah biasa saya pakai bikin SIM, buka tabungan di bank dan segala keperluan pengurusan apapun. Dan, tidak pernah ada masalah,” ceritanya panjang lebar.

Dia pun lantas tak menyia-nyiakan waktu yang ada. Intan berusaha melaporkan kasus yang dialaminya ke pihak terkait. Seminggu lebih Intan bolak-balik Kantor Camat dan Dinas Dukcapil Kabupaten untuk menyampaikan keluhannya kenapa NIK di KTP-nya tidak bisa dipakai ikut seleksi CPNS tahun ini.

”Saya kira masalahnya sudah selesai, karena saya pernah alami tahun lalu dan sudah saya laporkan. Kenapa saya alami lagi tahun ini,” ungkapnya sedih.

“Bukan apa-apa, ini untuk terakhir kali saya boleh ikut seleksi dan digagalkan hanya gara-gara NIK. Saya ditolak oleh sistem dengan alasan yang tidak jelas,” ucapnya.

Mengadu ke Presiden Jokowi

Dengan meminta bantuan keluarga, Intan mendatangi Kantor Dukcapil Lombok Timur dan mengadukan masalah yang dialaminya terkait NIK Kartu Tanda Penduduk.

“Menurut keterangan pihak Dukcapil, KTP elektonik saya tidak ada masalah, karena datanya sudah benar dan berlaku secara nasional,” kata Intan menirukan keterangan pihak Dukcapil.

Hanya saja, ketika Intan meminta arahan lebih lanjut, pihak terkait dinilainya lepas tanggung jawab. ”Tidak ada yang bisa memberikan arahan pasti, karena menurut mereka sistem seleksi CPNS berbasis online ini di luar kewenangan Dukcapil, ini urusan panitia pusat,” ucapnya.

Bagi Intan, seleksi CPNS berbasis online dinilai tidak fair dan tidak adil, tidak ada sistem pengaduan yang jelas dan bagaimana harus mengadukan kasus yang dialami, yang justru akar masalah bukan berasal dari pelamar sendiri.

”Saya kecewa berat, mau mengadu ke siapa lagi. Pihak berwenang terkesan lepas tangan,” tuturnya.

Menurut Intan, kasus yang dialami mungkin dialami juga oleh banyak pelamar lain. Bahkan ada juga tetangganya yang lebih parah, selain masalah NIK juga soal nomor KK yang tidak sinkron, sementara waktu yang disediakan panitia hanya dua minggu untuk mendaftar dan mengurus persyaratan.

”Ada juga teman saya yang mengurus KK ke Dukcapil dan diberi nomor NIK baru, tapi tetap ditolak oleh sistem dengan keterangan yang sama NIK anda tidak ditemukan,” ungkapnya.

Terkait kasus yang dialami, Intan terbersit keinginan mengadukan masalah yang dihadapi ke Presiden Joko Widodo. Alasannya, keluhan yang disampaikan ke pihak terkait tidak ada solusi yang jelas dan pasti.

”Mungkin dengan mengadu ke Pak Jokowi, sistem bisa berubah, minimal cara pendaftaran, ada pilihan lain yang bersifat manual sehingga orang tidak dirugikan. Karena ini bukan salah kami, salah sistem,” katanya memberi alasan.

Kapan akan mengadukan nasibnya ke Presiden? ”Saya lagi siapkan surat aduan yang nanti saya sampaikan langsung ke Pak Jokowi lewat akun media sosialnya. Beliau kan juga senang mengunggah ceritanya lewat Facebook dan Twitter.
Saya akan coba mengadukan kasus yang saya alami ke Pak Jokowien,” imbuhnya seraya berharap nasib yang dialami tidak berulang dan menimpa yang lain.

”Saya merasa jadi korban sistem online yang tidak profesional, tidak adil dan tidak transparan,” katanya seraya menambahkan selain mengadu ke Presiden Jokowi, dirinya juga berencana mengadukan kasus ini ke Ombudsman Perwakilan NTB di Kota Mataram. (STV)