EDITORIAL : Dilematis, Gaji Guru Honor Dengan Gaji Pemegang Kartu Pra Kerja ( Pengangguran)

574

Pro kontra pemberian insentif / gaji bagi guru honorer atau pegawai honorer dengan pengangguran sungguh dianggap tidak manusiawi.

Bila menelisik lebih jauh, proses kebijakan pemerintah yang dianggap tidak populer ini, tentunya menjadi pemicu terjadinya kesenjangan sosial.


Faktor inilah mungkin nantinya menjadi keresahan bahkan ketidaknyamanan para guru/pegawai honorer. Bahkan, bisa jadi menimbulkan kemalasan bagi mereka yang menjalaninya. Mungkin, bisa saja mereka lebih memilih jadi pengangguran tapi digaji dengan Rp. 500 ribu setiap bulannya ketimbang menjadi seorang guru/pegawai honorer yang hanya diberikan insentif Rp. 300 ribu setiap bulannya. Namun dibayarkan 3 bulan hingga 6 bulan sekali.
Ironis memang??? Sehingga muncul pendapat dari berbagai pihak, alangkah eloknya apabila gaji bagi pengangguran tersebut dikonversi untuk kesejahteraan para guru/pegawai honorer.

Kartu Pra Kerja diberikan kepada lulusan SMA/SMK atau Perguruan Tinggi yang belum mendapat pekerjaan. Penerima Kartu Pra-Kerja sebelumnya diikutkan dalam pelatihan untuk mendapatkan ketrampilan dan kompetensi atas biaya pemerintah.

Setelah mengikuti pelatihan program ketrampilan, penerima kartu Pra-Kerja akan diikutkan pelatihan lanjutan untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi.

Sebelum penerima kartu Pra-Kerja mendapatkan pekerjaan, pemerintah melalui dana APBN akan memberikan insentif sebesar Rp 500 ribu per bulan.

Pemerintah pusat telah menganggarkan Rp 10 triliun dalam APBN 2020 untuk alokasi 2 juta penerima Kartu Pra-Kerja.

Tata cara mendapatkan Kartu Pra Kerja adalah sebagai berikut. Pertama, peserta mendaftar secara on line melalui Kemanaker.or.id sebagai calon peserta program penerima kartu pra-kerja.

Melalui Kemenaker.or.id ini pula pengumuman disampaikan bagi yang diterima atau tidak.

Kedua, bagi peserta yang lulus seleksi akan diberi pilhan untuk mendaftar pelatihan vokasi melalui website atau aplikasi.

Selanjutnya peserta pelatihan baik yang memilih pelatihan tatap muka ataupun darling mendapatkan dana pelatihan berkisar antara Rp 3 juta sampai Rp 7 juta per kepala.

Ketiga, bagi peserta yang lulus pelatihan dan mendapatkan sertikat kompetensi akan diikutkan uji kompetensi serta mendapatkan subsidi Rp 90 ribu dari dana kartu pra-kerja.

Keempat, pemegang kartu pra-kerja mendapatkan insentif Rp 500 ribu per bulan dari dana APBN sebagai persiapan melamar pekerjaan.

Kelima, peserta harus mengisi survey kepekerjaan yang dilakukan secara periodik untuk mendapatkan data apakah sudah mendapatkan pekerjaan atau belum.

“Bila rencana pemberian Kartu Pra-Kerja ini dilaksanakan maka akan terlihat di mana letak keberpihakan pemerintah terhadap guru honorer. Guru honorer sudah bekerja puluhan tahun, memiliki sertifikat pendidik dengan jalan mandiri dan hanya mendapatkan honor Rp 300 – 500 ribu per bulan dibayarkan tiap tiga bulan serta bekerja di instansi pemerintah,” ucapnya.

“Sedangkan pemegang kartu pra-kerja belum bekerja, mendapatkan insentif dan sertifikasi dibiayai pemerintah serta bekerja rencananya bukan di instansi pemerintah,” bebernya.

Guru honorer seluruh negeri yang berjumlah 750 ribu di Kemendikbud dan 250 ribu di Kemenag akan senang hati bila pemerintah mengalihkan dana APBN tahun 2020 alokasi dana Kartu Pra-Kerja senilai Rp 10 triliun untuk alokasi dana insentif guru-guru honorer.

Anggaran guru /pegawai honorer yang dirasakan tidak proporsional tersebut seharusnya dapat dipikirkan kembali oleh pemerintah pusat. Hal ini untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman pemikiran dikalangan masyarakat.
Karena opini yang sudah berkembang ditengah masyarakat yang beranggapan lebih baik menganggur namun digaji daripada menjadi seorang guru tetapi hanya dihargai dengan nilai yang minim sekali.