EDITORIAL : Perubahan Nama Bandara BIL Menjadi ZAMIA Jangan Dipolitisir

370

Polemik pergantian nama Bandara Internasional Lombok (BIL), memunculkan reaksi beragam. Penolakan demi penolakan dari sejumlah pihak terutama sebagian besar masyarakat Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) akan perubahan salah satu nama bandara di NTB tersebut, bagi sebagian pihak dianggap bernuansa politis.

Namun sebelumnya, perlu disimak kembali perjalanan sejak awal pra konstruksi hingga tahap penyelesaian salah satu bandar udara terbesar di Indonesia ini.

Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid ( Zainuddin Abdul Madjid International Airport / ZAMIA )sebelumnya juga dikenal dengan Bandar Udara Internasional Lombok, adalah Bandara domestik dan internasional yang berlokasi di Kabupaten Lombok Tengah, provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia.

Bandara ini dioperasikan oleh PT Angkasa Pura I dan dibuka pertama kali pada tanggal 1 Oktober 2011 untuk menggantikan fungsi dari Bandara Selaparang Mataram. Terletak persis di jantung pulau “eksotik” Lombok tepatnya di Jalan Tanak Awu. Melayani penerbangan domestik maupun international. Maskapai yang melayani rute domestik antara lain yaitu Garuda Indonesia, Merpati Nusantara, Lion Air, Wings Air, Citilink, Sky Aviation, Trans Nusa Aviation, Indonesia Air Transport (Non Reguler), dan Travira Air (Non Reguler). Rute internasional dilayani oleh Silk Air dan AirAsia.

BIL / ZAMIA dibangun tahun 2006–2011 dengan Ketinggian dpl 319 kaki / 97 m berada pada titik Koordinat 08°45′29″S 116°16′35″E / 8.75806°S 116.27639°E.

Pada tanggal 20 Oktober 2011 Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan bandara ini. Arsitektur bandara ini memiliki ciri khas rumah adat sasak, namun tentu saja menggunakan bahan-bahan modern baja galvanis.

Sejak awal pembangunannya, aksi protes warga Tanam Awu saat itu, sempat menyulitkan pelaksanaan pekerjaan. Namun, sikap pemerintah pusat dan daerah tak bergeming yang menghendaki adanya bandar udara untuk melayani penerbangan berstandar internasional, menggantikan bandar udara Selaparang -Rembige, Mataram. Pengalihan rute penerbangan dengan alasan tidak mampu didarati oleh pesawat berbadan besar.

Kembali pada polemik seputar pergantian nama yang menjadi salah satu topik bahasan pada editorial kali ini. Dimana perubahan nama dari BIL menjadi ZAMIA merupakan perhatian serius pemerintah pusat untuk menghargai dan menghormati salah satu perjuangan pahlawan asal NTB yakni Maulana Syekh TGKH Zainuddin Abdul Madjid.

Proses pergantian nama bandar udara sebenarnya telah setahun lalu diusulkan. Akan tetapi mendapat penolakan. Persoalan lain muncul atas sikap beberapa pihak yang menganggap perubahan nama bandara bukan mewakili unsur masyarakat tertentu.

Apa arti sebuah nama? Acap kali sebutan itu menjadi sebuah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Bahkan, sulit untuk dijawab.

Tetapi, bila diarahkan ke politis maka beragam jawaban dan penilaian akan tersadar.

Jabatan Gubernur merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Sehingga, selaku warga negara yang baik dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita, sepatutnya dipatuhi. Termasuk Pemerintahan ditingkat kabupaten/kota.

Perubahan nama bandara bukanlah sebuah penilaian yang tabu. Pergantian nama hal yang biasa dan pernah dilakukan oleh bandar udara lainnya di Indonesia.

Pergantian nama bukan berarti merusak citra, konstruksi bangunan atau memindahkan lokasi bandara. Pemikiran-pemikiran keliru seperti inilah yang harus dibuang jauh-jauh.

Pergantian nama pun, tidak berarti menghilangkan identitas lokasi bandara. Hanya dengan pemikiran dan deskripsi negatif-lah yang bisa merusak identitas, warna dan ciri khas sebuah daerah.

Jangan hanya gegara perubahan nama bandara, lalu menghancurkan persaudaraan antar sesama suku Sasak atau dengan saudara lainnya yang berada di Pulau Sumbawa yang selama ini terbina dalam bingkai kesatuan berada dibawah lambang ke NTB an.

Berpikir jernih dan positif dengan memaknai sebuah perubahan nama akan memunculkan rasa dan sikap persatuan antar daerah di NTB. Bukan meng-eksklusivitas daerah bahwa menganggap daerah paling berhak, melainkan mengajak daerah lain untuk berpartisipasi membangun bandara tersebut menjadi lebih tersohor dan terkenal didunia.

Hendaknya para pihak tidak mempolitisir dengan memaknai perubahan nama bandara sebagai bagian merusak identitas daerah lainnya. Jika dicermati, pergantian nama justru akan memberikan keuntungan bagi NTB. (*)