OPINI : Petani dan Prahara Pengadaan Benih Jagung di NTB

Oleh: Satria Madisa Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram

451

Menanam iyalah melawan. Kata itu melukis ‘keterjagaan filosofis’ para petani menghidupi diri. Sejak era kolonial, berhingga era kebebasan menapaki hari. Era dimana semua warga negara membebani konstitusi untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa demi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

Petani tak menanam untuk kebutuhan perut sendiri. Perut negara juga diakomodir. Itulah tugas moral petani. Mulai dari menggarap lahan, hingga berbahagia memanen. Setia menjaga kebutuhan pangan negara. Mereka layak disebut pahlawan pangan. Pelopor ketahanan pangan nasional. Saya teringat nyanyian Pramoedya Ananta Toer, “Tak tahukah orang kota itu, nasi yang mereka makan berasal dari petani desa,.”

Di Nusa Tenggara Barat (NTB) menanam artinya merampok. Perlawanan petani bukan hanya pada energi dan medan yang terjal hingga pasar yang tak menentu. Tapi pada korupsi (perampokan). Korupsi yang ‘radikal’ juga ‘ekstrim.’ Saya mengatakan demikian karena alasan filosofis, tak membiarkan petani mendapati haknya dengan baik, seyogyanya menggerogoti perut bangsa. Tentunya, petani tak bisa korupsi. Cari rumus dibelahan bumi manapun, tetaplah jadi korban. Sudah semacam tradisi, yang legitimasinya takdir.


Upaya khusus Padi Jagung Kedelei (Upsus Pajale) program pemerintah yang sangat ‘ambisius’ dalam memajukan kesejahteraan para petani. Bonusnya nama daerah terangkat. Efek sampingnya korupsi (penjarahan) yang tak pernah mau usai. Mulai tahun 2015 Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian (Kementan) menggelontorkan anggaran jumbo dari APBN untuk membantu petani. Salah satunya bantuan pengadaan benih jagung. Tahun 2015-2016 bantuan itu berjalan mulus. Panen meningkat, dan optimisme petani jagung meninggi. Buktinya terjadi upaya yang direstui pemerintah masyarakat membabat hutan/gunung untuk perluasan lahan tani.

Sementara mulai tahun 2017 sampai 2019 pengadaan benih jagung mulai direpotkan masalah. Petani sadar mulai ditipu (dijarah) merekapun memberontak. Ada juga yang menelan mentah-mentah. Hingga benih jagung bantuan pemerintah (oplosan) di Kabupaten Bima, diberikan untuk pangan ayam. Masalah di daratan (2017-2019) itu sederhana. Benih yang sampai pada petani tak otentik; tidak sesuai Calon Lahan/Calon Petani (CPCL) berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Ditemukannya benih oplosan, berjamur dan busuk. Karenanya, pengadaan benih jagung di NTB tahun 2017 “mekar” di Kejaksaan Agung (Kejagung). Sejumlah pejabat terkait dari Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten beberapa waktu lalu sempat diperiksa. Sementara 2018-2019 hemat penulis menanti momentum. Seperti kilas balik pengusutan benih jagung 2017 massif pada tahun 2019.

Bercermin Data

NTB tahun 2017 (Kab/Kota) mendapatkan anggaran sebanyak 170 miliar dari Kementan. Untuk penyedia benih dieksekusi tiga Perseroan Terbatas (PT). Pertama PT. Agung Sinta Mandiri sebanyak 480 ton senilai Rp.17 miliar dan PT. Wahana sebanyak 320 ton, senilai Rp. 12 miliar. Sisanya PT. diluar NTB.
Sayang. Dari 610 ton benih jagung bantuan pemerintah ini 178 ton diantaranya itu benih jagung oplosan/palsu. Itu hasil temuan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian (BPSBP) NTB. Petani usulkan (CPCL) benih bisi 2, bisi 18, NK dan pioner yang disalurkan jenis premium.

Sementara pada tahun 2018 NTB mendapatkan bantuan Rp. 22 miliar dari Oktober hingga Maret 2019 oleh penyedia PT. Benindo Perkasa Utama. Benih sebanyak 112 ton diduga bermasalah. Kejaksaan Tinggi (Kejati NTB) memberi warning pada penyedia untuk mengganti benih tersebut (TP4D Kejati NTB). Begitu juga pengadaan benih jagung 2019 di Pulau Sumbawa. Kabupaten Bima mendapatkan anggaran sebesar Rp. 12,49 miliar, Dompu Rp. 11,10 miliar, Sumbawa 12,48 miliar + Rp. 5,55 miliar dengan komposisi 3000 hektare x 15 kg) + 5,5 miliar (7000 hektare x 15 kg) dan Sumbawa Barat Rp. 1,39 miliar + Rp.1,11(2000×15 kg)

Catatan bersama: Masalah relatif sama, bedanya hanya untuk 2017 yang sekarang menjadi atensi Kejagung.

“Bibit yang dibagikan kepada petani tidak sesuai usulan CPCL pada saat RDDK,.” Siapa saja yang merampok (korupsi) hak petani. Apakah rekanan (PT) atau oknum di tubuh pemerintah atau bisa saja membersamai dengan skema beck-up mem-beck-up (bagi harta jarahan? Saya berpendapat teorinya masih sama, perselingkuhan penguasa dan pengusaha asbabul nujul kerepotan luarbiasa yang dialami didaratan bumi gora. Kecuali ada teori lainnya?

Petani di Korupsi Terusan?

Selama tiga tahun pengadaan benih jagung di NTB mengalami pola masalah yang relatif sama artinya ada pembiaran dari Pemerintah Daerah. Baik dari Pemerintah Provinsi juga Kabupaten Kota.

Saya menduga pemerintah kita miskin political will juga niat baik memastikan bantuan pemerintah disalurkan secara benar dan tepat sasaran. Saya ingat betul tahun 2017 informasi yang kami himpun dari masyarakat 20 ton benih jagung busuk dibagikan pemda kabupaten bima pada petani. Kesal, akhirnya kami dari Himpunan Mahasiswa Suku Donggo Mataram (Himasdom) menggedor Polda NTB untuk mengusut dugaan korupsi pengadaan benih tersebut. Kami juga menggedor Dinas Pertanian Provinsi untuk menarik kembali bantuan benih busuk tersebut. Akhirnya tak butuh waktu lama 20 ton benih jagung untuk delapan kecamatan di Bima diganti. Sementara lambat laun, Aparat Penegakan Hukum (APH) mengkonfirmasi ada miliaran kerugian negara dalam pengadaan benih jagung tersebut. Sampai sekarang terus bergulir, kami optimis dugaan korupsi akan terang suatu saat nanti.

Benih oplosan yang dibagi untuk masyarakat saya kira akan berhenti tahun 2017. Namun ternyata jalan terus. Kejati NTB memberikan warning agar benih jagung oplosan tidak lagi dibagi pada masyarakat tahun 2018 (berdasarkan temuan tahun 2017). Namun terbantahkan, temuan tim TP4D Kejati NTB 112 ton benih bermasalah. Kejati NTB mendesak penyedia benih untuk mengganti. Apakah sudah dilakukan penggantian? Baiknya Kejati NTB mengusut, saya kira ada korupsi disana.

Tahun 2019 juga demikian. Di Kabupaten Bima penolakan masyarakat atas benih diduga tidak sesuai CPCL dan RDKK bertaburan dimana-mana. Puluhan mahasiswa dalam Audensi dengan Pimpinan DPRD Bima melemparkan benih jagung itu didepan wajah pimpinan DPRD. Di Kecamatan Tambora UPT dinas pertanian di segel masyarakat. Sementara ketegasan dari Pemda tak kunjung memotong mata rantai. Saat pelik itu, Bupati Bima dan Pimpinan DPRD harus berteriak lantang. Memimpin masyarakat untuk beramai-ramai protes. Sikap seperti inilah yang menguggurkan kecurigaan publik, bahwasannya tidak ada persekongkolan menjarah. Seperti sikap Pemda Loteng dan Pemda KSB tahun 2017 itu.

Potong Mata Rantai

Tiga tahun pengadaan benih jagung di NTB bermasalah artinya masyarakat kehilangan political will dari pemerintah dan penegakan hukum. Sepantasnya apa yang dialami masyarakat pada tahun 2017 tidak terulang kembali tahun 2018 dan 2019. “Pengadaan benih bermasalah itu harusnya sesuatu yang tak kembali.” Saya menilai ada ruang kosong yang sangat lebar yang mendukung operasi perampokan hak-hak petani. Teorinya, kejahatan itu salah satunya hadir karena kesempatan. Kesempatan inilah yang mesti ditutupi. Baik oleh political will pemerintah juga progresifnya penegakan hukum.

Kejagung menelisik indikasi kerugian negara pada pengadaan benih jagung 2017. Saya berpendapat potensinya sama dengan 2018-2019. Mengungkap terang benderang kasus 2017 secara radikal, akan menjadi penanda positif untuk mengungkap masalah tahun 2018-2019.

Melihat rentetan peristiwa pengadaan benih jagung itu, saya curiga perampokan petani sudah memasuki fase kebudayaan. Radikal dan ekstrim. Ini yang layak disebut radikalisme dan ekstrimisme koruptif. Diperlukan upaya total untuk memangkas. Tidak bisa tidak, mata rantai koruptif pada petani harus dipotong.

Penegakan hukum tujuannya iyalah menciptakan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Teorinya berkata hukum meski teksnya buruk dibawah penegakan hukum yang baik: berbuah kebaikan. Begitupun sebaliknya. Dalam teori penegakan hukum ada namanya teori efektivitas. Teori ini menjelaskan indikator penegakan hukum dilihat pada aspek keberhasilan dalam pencapaian target secara efektif. Keefektifitas ini indikatornya lima hal yakni; faktor hukum (UU), penegakan hukum, sarana dan prasarana yang mendukung, dan masyarakat.

Prof. SJ. E Sahatepi pernah mengatakan mentalitas penegakan hukum (kepribadian) kunci penegakan hukum. “Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah sautu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan.”

Setelah ini apakah menanam akan kembali menjadi tema perlawanan ataukah masih bergeser ‘tetap’ jadi arena perampokan, mari kita serahkan pada semesta. Karena negeri agraris yang pancasilais ini iyalah negara hukum, ‘supremasi hukum’ iyalah panglima. Kepada APH kita mesti berharap, saya percaya Tuhan tak campur tangan selesaikan dagelan korupsi di bumi manusia ini. Kepada bumilah kita berharap terselesaikan.

Demi tubuh petani yang rutin dijarah, APH (Kejagung) perlu ungkap kasus itu seterang-terangnya. Hanya dengan cara itu pagelaran dagelan demi dagelan disikat. Istiqomah yaa Kejagung…?